Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli

Kata Pengantar

Halo, selamat datang di sekolahpenerbangan.co.id. Artikel ini akan membahas tentang pengertian hukum pidana menurut para ahli. Hukum pidana merupakan bagian penting dari sistem hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, serta sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya.

Dengan memahami pengertian hukum pidana, kita dapat lebih memahami bagaimana masyarakat mengatur perilaku anggotanya dan melindungi hak-hak individu. Melalui artikel ini, kita akan mengeksplorasi berbagai definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum terkemuka dan menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing definisi.

Pendahuluan

Hukum pidana adalah seperangkat peraturan yang menetapkan pelanggaran dan kejahatan, dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari tindakan berbahaya dan memastikan ketertiban sosial.

Definisi hukum pidana sangat beragam, tergantung pada perspektif dan fokus masing-masing ahli hukum. Beberapa definisi berfokus pada aspek normatif hukum pidana, sementara definisi lainnya menekankan pada aspek sosiologis atau filosofis.

Memahami berbagai definisi hukum pidana sangat penting untuk mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang sifat dan peran hukum pidana dalam masyarakat. Definisi yang berbeda memberikan wawasan yang unik tentang tujuan, ruang lingkup, dan penerapan hukum pidana.

Dalam artikel ini, kita akan mengulas pengertian hukum pidana menurut tujuh ahli hukum terkemuka, yaitu:

  1. Paul Robinson
  2. Jerome Hall
  3. George Fletcher
  4. Herbert Packer
  5. Norval Morris
  6. John Kaplan
  7. Andrew Ashworth

Pengertian Hukum Pidana Menurut Paul Robinson

Menurut Paul Robinson, hukum pidana adalah “seperangkat aturan yang melarang atau mewajibkan tindakan tertentu, yang pelanggarannya dapat dikenakan sanksi yang disetujui secara sosial, yang biasanya berupa hukuman atau tindakan paksaan lainnya.”

Definisi Robinson menekankan pada aspek normatif hukum pidana, yaitu seperangkat aturan yang menetapkan apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat berujung pada sanksi yang sah secara sosial.

Kelebihan dari definisi Robinson adalah kejelasan dan kesederhanaannya. Definisi ini dengan mudah mendefinisikan hukum pidana sebagai seperangkat aturan yang dapat ditegakkan. Namun, definisi ini tidak mempertimbangkan aspek sosiologis atau filosofis hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Jerome Hall

Jerome Hall mendefinisikan hukum pidana sebagai “semua aturan yang ditetapkan dan diubah oleh negara, yang menetapkan standar perilaku yang harus diikuti atau dihindari oleh warga negara dan yang dilanggarnya akan menimbulkan kerugian atau perampasan, atau keduanya, oleh negara.”

Definisi Hall menekankan pada aspek negara dalam hukum pidana. Hukum pidana dipandang sebagai aturan yang ditetapkan oleh negara dan pelanggarannya dapat menimbulkan sanksi dari negara. Definisi ini juga mempertimbangkan aspek kerugian atau perampasan yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum pidana.

Kelebihan dari definisi Hall adalah komprehensifnya. Definisi ini mencakup aspek normatif dan sosiologis hukum pidana. Namun, definisi ini bisa jadi terlalu luas dan dapat mencakup aturan-aturan yang tidak secara tradisional dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut George Fletcher

George Fletcher mendefinisikan hukum pidana sebagai “seperangkat aturan yang biasanya mencerminkan dan memberlakukan norma-norma sosial, yang dirancang untuk melindungi orang-orang dan kepentingan mereka dari bahaya yang signifikan, dan yang pelanggarannya dapat dikenakan hukuman yang melibatkan rasa sakit atau kesengsaraan.”

Definisi Fletcher menekankan pada hubungan antara hukum pidana dan norma-norma sosial. Hukum pidana dipandang sebagai seperangkat aturan yang mencerminkan dan menegakkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.

Kelebihan dari definisi Fletcher adalah penekanannya pada aspek sosiologis hukum pidana. Definisi ini mempertimbangkan peran hukum pidana dalam melindungi masyarakat dari bahaya dan menegakkan norma-norma sosial. Namun, definisi ini bisa jadi terlalu luas dan dapat mencakup aturan-aturan yang tidak secara tradisional dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Herbert Packer

Herbert Packer mendefinisikan hukum pidana sebagai “seperangkat aturan yang menentukan standar perilaku yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dan yang menetapkan sanksi bagi pelanggaran terhadap standar tersebut, yang merupakan sanksi yang dikaitkan dengan stigmatisasi umum atau penghilangan manfaat.”

Definisi Packer menekankan pada aspek stigma dan sanksi hukum pidana. Pelanggaran terhadap hukum pidana tidak hanya dapat mengakibatkan hukuman, tetapi juga dapat membawa stigma sosial dan hilangnya manfaat.

Kelebihan dari definisi Packer adalah kejelasan dan kesederhanaannya. Definisi ini dengan mudah mengidentifikasi unsur-unsur utama hukum pidana, yaitu aturan, pelanggaran, sanksi, dan stigma. Namun, definisi ini tidak mempertimbangkan aspek sosiologis atau filosofis hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Norval Morris

Norval Morris mendefinisikan hukum pidana sebagai “seperangkat aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif yang berwenang, yang menciptakan kewajiban atau larangan tertentu, yang pelanggarannya dapat dikenakan hukuman yang melibatkan perampasan kebebasan.”

Definisi Morris menekankan pada aspek legislatif hukum pidana. Hukum pidana dipandang sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan oleh badan legislatif yang berwenang. Pelanggaran terhadap aturan-aturan ini dapat berujung pada sanksi yang melibatkan perampasan kebebasan.

Kelebihan dari definisi Morris adalah kejelasan dan kesederhanaannya. Definisi ini dengan mudah mengidentifikasi unsur-unsur utama hukum pidana, yaitu aturan, pelanggaran, dan sanksi. Namun, definisi ini tidak mempertimbangkan aspek sosiologis atau filosofis hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut John Kaplan

John Kaplan mendefinisikan hukum pidana sebagai “seperangkat aturan yang melindungi kepentingan publik dengan cara melarang tindakan tertentu, dengan mengancam hukuman kepada mereka yang melanggar larangan tersebut, dan dengan memberikan sarana kepada masyarakat untuk memaksakan hukuman tersebut.”

Definisi Kaplan menekankan pada peran hukum pidana dalam melindungi kepentingan publik. Hukum pidana dipandang sebagai seperangkat aturan yang melarang tindakan-tindakan yang membahayakan kepentingan publik, dan yang dapat ditegakkan oleh masyarakat untuk melindungi kepentingan tersebut.

Kelebihan dari definisi Kaplan adalah komprehensifnya. Definisi ini mencakup aspek normatif, sosiologis, dan filosofis hukum pidana. Namun, definisi ini bisa jadi terlalu luas dan dapat mencakup aturan-aturan yang tidak secara tradisional dianggap sebagai bagian dari hukum pidana.

Pengertian Hukum Pidana Menurut Andrew Ashworth

Andrew Ashworth mendefinisikan hukum pidana sebagai “seperangkat aturan yang menetapkan pelanggaran yang paling serius, yang pelanggarannya